Serasah
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM
REDAKSI
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM
Serasah
REDAKSI
No Result
View All Result
Serasah
No Result
View All Result
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM

Dewan Fasilitasi Persoalan Kepemilikan Lahan yang Berada di Bawah Bangunan Kantor Lurah Paal Merah

30/09/2022
in KOTA JAMBI
A A
0
PostTweetShareScan

serasah.id, JAMBI – Komisi II DPRD Kota Jambi memfasilitasi mengenai persoalan kepemilikan lahan atas nama Rahman yang berada di bawah bangunan Kantor Lurah Paal Merah Kota Jambi.

Diketahui, Rahman sebelumnya menang pada gugatan di Mahkamah Agung yang mengharuskan Pemkot Jambi membayar tanah tersebut.

You might also like

Lurah Murni Sosok Belakang Layar Berhasilnya MTQ Danau Sipin Tahun 2023

Al Haris Tegaskan Gaya Hidup ASN Tidak Berlebihan

Gubernur Al Haris Harap PPDB Objektif Berdasarkan Kemampuan

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Junaidi Singarimbun mengatakan bahwa ahli waris sempat menyegel pagar Kantor Lurah Paal Merah, namun akhirnya setelah berbicara dengan ahli waris, segel dan spanduk tersebut dicabut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sempat dilaksanakan beberapa waktu lalu, ahli waris meminta pembayaran senilai Rp 300 juta per tumbuknya.

Namun Pemkot merasa harga tersebut terlalu tinggi hingga menawar setengah harganya.

“Tadi kita berikan lagi kedua belah pihak waktu untuk bermusyawarah terkait harga,” kata Junaidi, Jumat (30/9).

Dari waktu yang diberikan itu, pihak ahli waris diketahui menurunkan harga yang semula Rp300 juta menjadi Rp250 juta. Sedangkan Pemkot Jambi, menaikkan harga menjadi Rp200 juta. Hanya saja hasil tersebut juga urung disepakati.

“Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk dinilai melalui KJPP secara independen. Setelah hasil keluar masih ada cara berunding kekeluargaan, kita beri waktu sampai Jumat mendatang,” tuturnya.

Sehingga, dengan adanya hasil final mengenai pembayaran lahan tersebut, bisa dilakukan melalui APBD Perubahan Kota Jambi.

“Sehingga sudah clear, tinggal sertifikatkan kembali melalui proses-proses yang ada,” pungkasnya. (Yuli)

Tags: Komisi II DPRD kota Jambi
Previous Post

Bupati Tanjabbarat Beri Kuliah Umum di Universitas Jambi

Next Post

Al Haris Harap Tahun 2023 DUMISAKE Berjalan Secara Keseluruhan

Related Posts

Lurah Murni Sosok Belakang Layar Berhasilnya MTQ Danau Sipin Tahun 2023

by Admin
27/08/2023
0

JAMBI Serasah id - Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan di Kecamatan danau sipin memasuki tahun ke V pelaksanaan. Terlihat pelaksanaan yang...

Al Haris Tegaskan Gaya Hidup ASN Tidak Berlebihan

by Admin
07/06/2023
0

Serasah.id, Jambi - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jambi...

Gubernur Al Haris Harap PPDB Objektif Berdasarkan Kemampuan

by Admin
06/06/2023
0

Serasah.id, Jambi - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengharapkan kepada Kepala Sekolah SMA/SMK, dalam Penerimaan PPDB, betul-betul...

Pesan Sekda Kepada Jemaah Haji : Luruskan Niat, Jaga Kesehatan dan Selalu Kompak Dengan Rombongan

by Admin
05/06/2023
0

Serasah.id, Jambi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman,SH,MH berpesan kepada para jemaah calon haji untuk meluruskan niat semata-mata...

Next Post

Al Haris Harap Tahun 2023 DUMISAKE Berjalan Secara Keseluruhan

Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat, Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Pansus III DPRD Provinsi Jambi Konsultasi Ke Kementrian ATR/BPN Bahas Ranperda RTRW

Pansus I DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Kementerian Ivestasi Republik Indonesia

Illegal Drilling Menjadi Ajang Turnament Petak Umpet

Discussion about this post

Serasah

Alamat: Jalan Ir H Juanda, Lorong Anda RT 25 Kelurahan Simpang II Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

  • Beranda
  • Redaksi
  • Sample Page

Kami di Media Sosial

No Result
View All Result
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM